Sistem Pendidikan di Indonesia, Perkembangan, Masalah dan Masa Depannya

Beranda / Edukasi / Sistem Pendidikan di Indonesia, Perkembangan, Masalah dan Masa Depannya
Sistem Pendidikan di Indonesia, Perkembangan, Masalah dan Masa Depannya

Sistem Pendidikan di Indonesia, Perkembangan, Masalah dan Masa Depannya

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terikat pada sebuah sistem. Sebab sebagai makhluk sosial yang berkelompok, berorganisasi dan berinteraksi, diperlukan sebuah pengendali untuk memastikan bahwa segalanya  berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem berfungsi membantu serta mengarahkan pekerjaan manusia, termasuk juga sebagai pengawasan. Termasuk di dalam dunia pendidikan, ada sistem yang mengikat untuk dapat menggerakkan orang-orang berkecimpung dalam sektor tersebut.    

Apa Itu Sistem Pendidikan?

Kita semua tahu dan menyadari bahwa pendidikan sangat diperlukan individu dan masyarakat. Tanpa pendidikan, pengetahuan yang ada selama berabad-abad ini akan menguap begitu saja. Maka, setiap orang harus belajar sebagai bekal kehidupan di masa depannya karena pendidikan telah menjadi kebutuhan semua orang, maka dibentuklah sebuah sistem yang mengatur dan menjadi standar mereka yang terlibat di dalamnya. 

Secara sederhana, sistem pendidikan dimaknai dengan seluruh sebuah kumpulan atau organisasi yang berada dalam suatu wilayah atau kesatuan dipimpin seorang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab akan keberlangsungan pendidikan tersebut. 

Selain itu, sistem pendidikan memiliki berbagai macam komponen yang kemudian membentuk sebuah proses. Komponen tersebut antara lain, prioritas pendidikan, peserta didiknya, manajemen dan pengelolaan, struktur organisasi, waktu, guru, fasilitas, pengawasan, teknologi, penelitian dan biaya.  

Selanjutnya komponen tersebut kemudian bekerja sama satu sama lain, supaya sistem yang telah dibuat berjalan dengan sesuai dengan harapan.    

Baca lagi: 10 Negara dengan Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia

Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia

Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari empat jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada keempat jenjang tersebut, Sekolah Negeri mendominasi sistem pendidikan di Indonesia saat ini, secara persentase mencapai 52%. Selanjutnya 48% dimiliki oleh sektor swasta. 

Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia sangat mencolok terjadi di setiap pergantian pemerintahan. Sebab lain kepala pemerintahan, lain juga visi misi pendidikan yang dibawa. Selain itu pengaruh transisi ekonomi negara mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. 

Bagaimana perjalanan dan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia? Berikut rangkumannya:  

  1. Zaman Kolonial 

Seperti kita ketahui bersama Indonesia mengalami masa penjajahan selama 3,5 abad oleh Belanda dan Jepang selama 3,5 tahun. Pada masa ini, sistem pendidikan di Indonesia dimulai dengan hadirnya Sekolah Rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia dengan kualifikasi khusus yakni memiliki kedudukan sosial. 

  1. Pasca Kemerdekaan 

Jika pada zaman penjajahan, hanya murid tertentu yang bisa bersekolah. Maka setelah kemerdekaan, menjadi hak semua warga negara bisa bersekolah. Pada pemerintahan Presiden  Soekarno dan Mohammad Hatta, sistem pendidikan di Indonesia mulai masuk ke dalam sistem pendidikan sekuler.

Paling menonjol adalah pendidikan keagamaan dimana agama Islam menjadi landasan sangat menonjol. Hal ini didorong dengan organisasi agama yang sangat besar perannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. 

Selain kehadiran pesantren-pesantren di Indonesia, sekolah swasta juga mulai banyak hadir dan mulai diakses oleh masyarakat tanpa harus memandang status sosial. Sayangnya, pada masa tersebut, sekolah belum gratis atau tidak memungut biaya. 

  1. Era Orde Baru 

Pada era Presiden Soeharto yang dikenal sebagai era Orde Baru, sistem pendidikan di Indonesia dalam kurikulumnya menitikberatkan pada pembangunan karakter murid dengan kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa hingga merintis sekolah pembangunan.   

  1. Pasca-Reformasi 

Sistem pendidikan di Indonesia pada masa ini terjadi perubahan pada hal peraturan atau kebijakan. Selain itu, pada masa ini juga sangat perhatian pada kualitas guru sebagai bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia. Caranya lewat sertifikasi guru, sedangkan pada murid mengedepankan pendidikan karakter dan penyelenggaran Ujian Nasional (UN). 

  1. Sistem Pendidikan di Indonesia Saat Ini

Dimulai pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sistem pendidikan di Indonesia menetapkan standar bahwa seluruh anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan setara. Maka, diselenggarakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa bagi anak murid yang tidak mampu dikenal dengan Bidik Misi. 

Berganti era Presiden Joko Widodo yang menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) agar bisa bersaing menghadapi pasar global. Sistem pendidikan di Indonesia kemudian menitikberatkan pada penelitian, pengembangan teknologi dan pengembangan ilmu murni.  

Baca lagi: Macam-Macam Metode Pembelajaran di Indonesia dan Penjelasannya

Berbagai Sudut Pandangan Mengenai Sistem Pendidikan di Indonesia

Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC), sebagai negara yang berkembang, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2050. Salah satu penggeraknya adalah pertumbuhan kelas menengah yang tertopang tingkat pendidikan yang tinggi dan merata. 

Agar kondisi tersebut bisa terwujud, tentu berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Air harus segera dapat diselesaikan. Seperti yang diutarakan Country Director Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves, bahwa kelas menengah memegang kunci untuk membuka potensi Indonesia. 

Untuk mencapainya, maka pemerintah mesti mendukung pertumbuhan kelompok ini di semua lini. Termasuk dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan penduduk dan mempromosikan pertumbuhan penciptaan lapangan kerja dan akses yang luas ke perlindungan sosial. 

Indonesia memang terus berusaha untuk menyediakan pendidikan inklusif yang berkualitas tinggi. Sayangnya, Bank Dunia menyebut Indonesia masih tertinggal dalam hal melek huruf dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Laporan Bank Dunia menyebut, secara persentase baru 55% masyarakat melek huruf. Angka ini tentu lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang mencapai 20% dari total jumlah penduduknya.

Baca lagi: Mengenal Scaffolding Sebagai Metode Mengajar Beserta Manfaat dan Contohnya

Di sisi lain, jumlah pelajar Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk belajar terus bertambah. Data UNESCO mencatat terjadi lonjakan jumlah pelajar Indonesia yang sekolah di luar negeri sejak tahun 1998 hingga 2016 naik hingga 62%. 

Ini menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga di Asia Tenggara setelah Vietnam dan Malaysia dengan jumlah pelajar terbanyak yang belajar ke luar negeri. Meski begitu, jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dua negara tersebut yang secara persentase kenaikan mencapai 300%.  

Berkaca pada kondisi tersebut, Lowy Institute yakni lembaga think tank asal Australia menyebut pemerintah kurang berinvestasi di sektor pendidikan. Misalnya dalam hal mendorong swasta untuk masuk dalam membangun lembaga pendidikan berkualitas. 

Di sisi lain, sistem pendidikan di Indonesia juga dinilai belum menguntungkan guru dan dosen dalam hal kesejahteraan. Guru dituntut untuk terus mengasah keterampilannya dan meningkatkan kualifikasi tapi gaji yang diterima juga kerap tak sepadan dengan tuntutan. 

Bank Dunia, OECD, dan ADB bahkan menyebut Pemerintah tidak menjadikan sektor pendidikan sebagai investasi penting sebuah bangsa. Ini tercermin dari anggaran pendidikan yang tidak lebih besar ketimbang anggaran lain.  

Kalau pun saat ini Pemerintah Joko Widodo telah memberikan porsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tapi persentase tersebut dinilai masih rendah jika dibandingkan negara tetangga ASEAN lainnya yang bisa mencapai 30% sampai 40%.